Thursday, June 27, 2013

Akademisi Kritik Alih Teknologi Kapal Selam dari Korsel Sekedar Basa Basi

KRI Cakra.

26 Juni 2013, Jakarta: Surabaya-Ketua Pusat Kerja Sama dan Promosi IPTEKS Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Raja Oloan Saut Gurning, mengingatkan Kementerian Pertahanan menekankan lebih serius mengenai kesepakatan transfer of teknologi dalam pengadaan kapal selam dari Korea Selatan. Indonesia sebagai pemilik uang berhak mendapatkan manfaat lebih dari kerja sama ini.

“Pemerintah harus bernyali karena masih lebih besar uang kita dan kepentingan nasional harus dibela,” kata Saut saat dihubungi, Rabu 26 Juni 2013.

Saut menilai realisasi penguatan alat utama sistem pertahanan Indonesia dalam dua tahun terakhir lebih menguntungkan kepentingan asing dan berpotensi menjadikan alutsista Indonesia dikendalikan para korporasi asing. Dalam jangka panjang dampaknya akan sangat berbahaya bila bergantung pada negara lain.

Menurut Saut, kerja sama pembelian kapal selam dengan Korea Selatan berpotensi sangat merugikan Indonesia. Itu, kata dia, tampak dari detail teknis yang tidak ada komponen kapal selam yang dibuat di Indonesia. “PT PAL saya dengar hanya mendapat bagian pekerjaan 2 persen saja. Hanya gambar dan pengawasan. Bahkan memotong pelat baja pun tidak dikasih,” kata Saut.

Awalnya disepakati dari pembelian tiga kapal selam dari Korea, sejumlah tim ahli dan insinyur Indonesia akan dilibatkan dalam pembuatannya. Dua kapal dibuat di Korea dan satu lagi akan dilakukan di Indonesia. Namun, kata Saut, dalam kenyataannya, banyak alasan dari Korea Selatan yang aneh-aneh. Misalnya tenaga ahli yang dikirim belajar harus berumur kurang 30 tahun dan hanya dapat melihat (learning by seing).

Tak adanya kesempatan tenaga ahli Indonesia ikut belajar dalam proses produksinya dianggap sangat merugikan. Negosiasi transfer of teknologi dinilai Saut hanya basa-basi di atas kertas. "Kita ini banyak dikendalikan asing. Jangan sampai program ToT kapal selam ke Korea justru merugikan Indonesia," ucap Saut.

Lewat APBN 2013, nilai belanja alutsista sebesar Rp 28,2 triliun dan diperkirakan lebih dari 80 persen dibelanjakan dari industri asing dengan dukungan lebih 60 persen kredit ekspor luar negeri.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PAL Indonesia, M. Firmansyah Arifin, mengatakan program transfer of technology (ToT) kapal selam ke Korea Selatan, cenderung merugikan kepentingan nasional. Setelah mempelajari klausul kontraknya, Firmansyah melihat program ToT itu lebih menekankan pada learning by seeing, bukan learning by doing.

Akibatnya, kata dia, tenaga ahli Indonesia yang dikirm ke Korea, sebatas melihat proses pembuatan tanpa terjun langsung mempelajari teknologinya. Skema kerja sama seperti ini, lebih menguntung Korea ketimbang Indonesia. "Memang kami harus mencuri teknologinya. Karena Korea dulu juga mengambil teknologi dari Jerman," kata Firmansyah, Jumat 21 Juni 2013.

Daewoo Shipbuilding Marine Engineering co. Ltd, kata ia, sekedar memberikan gambar kapal selam. Padahal, mempelajari rekayasan teknologi kapal selam tidak cukup dengan melihat gambar. Nasi sudah menjadi bubur, kini pihaknya hanya berharap bisa menempatkan lebih banyak tenaga ahli dari kampus dalam program ToT untuk melakukan kajian ilmiah. Dirinya yakin, Korsel tidak akan memberikan ilmu secara tulus kepada Indonesia.

Kemhan Bantah Proyek Kapal Selam Merugikan Indonesia

Kementerian Pertahanan membantah jika pemerintah Korea Selatan setengah hati memberikan transfer of technologi pembuatan kapal selam kepada Indonesia. Korea Selatan punya alasan kuat menolak perwakilan dari PT PAL ikut mengerjakan kapal selam pesanan Indonesia.

"Menurut mereka pembangunan kapal selam punya resiko sangat tinggi," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, saat ditemui Tempo di kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta Senin lalu.

Korea Selatan menyebut kapal selam merupakan produk alat utama sistem persenjataan dengan standar kualitas tinggi. Berbeda dengan kapal perang biasa, kapal selam diwajibkan punya kemampuan menyelam hingga 350 meter dari permukaan laut sehingga tak boleh ada sedikit pun kesalahan. Jika tidak, nyawa dan reputasi produsen kapal selam jadi taruhan.

"Rusia yang ahli kapal selam saja pernah gagal, apa lagi orang yang belum punya keahlian, resikonya sangat tinggi, rawan kecelakaan," terang Rachmad.

Selain itu, faktor keselamatan pekerja Indonesia juga menjadi alasan Korea Selatan. Sebab produksi kapal selam menggunakan peralatan yang beresiko keselamatan besar, terlebih untuk orang yang belum punya kemampuan. Alasan lain, Korea Selatan takut target produksi mereka molor karena harus memberi pelajaran kepada Indonesia. "Sementara kalau produksinya telat, kan mereka kena denda."

Meski begitu, saat ini pemerintah sedang melobi Korea Selatan untuk memaksimalkan proses alih teknologi. Minimal, jika perwakilan PT PAL benar-benar cuma diberi kesempatan belajar dengan melihat (learning by seeing), Korea Selatan mau memperlihatkan secara detil. "Jadi diharapkan kapal selam ketiga kita bisa buat sendiri di Indonesia, tentu atas bimbingan langsung Korea Selatan," kata Rachmad.

Indonesia memesan tiga unit Kapal selam kelas Changbogo dari Korea Selatan, dengan harga sekitar 350 juta Dollar Amerika Serikat per unit. Dalam perjanjian pembelian, Korea Selatan menawarkan alih teknologi kepada Indonesia. Sesuai rencana dua kapal selam akan diproduksi di galangan Daewoo Shipbuilding Marine Engineering co Ltd. Kapal selam ketiga akan dikerjakan oleh ahli Indonesia di galangan PT PAL.

Sumber: TEMPO

Sunday, June 23, 2013

TNI AL Bentuk Skuadron 100 Helikopter Antikapal Selam

SH-2G Super Seasprite. (Foto: Kaman)

22 Juni 2013, Jakarta: Sebelas unit helikopter jenis antikapal selam, dalam waktu dekat, akan memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) jajaran penerbangan TNI AL. Ini pertama kalinya militer Indonesia memiliki helikopter antikapal selam setelah terakhir memiliki sekitar tahun 1960-an.

"Secara bertahap, helikopter akan datang paling lambat pada 5 Oktober 2014, dan langsung memperkuat alutsista TNI AL. Saat ini masih dalam proses, masih ada dua calon penyedia helikopter. Hanya saja, persyaratannya harus ada sebelas unit helikopter," kata Kepala Staf TNI AL (Kasal), Laksamana Marsetio, seusai menerima brevet Penerbang Angkatan Laut dan diangkat sebagai warga kehormatan Penerbangan Angkatan Laut, di Surabaya, Jumat (21/6).

Seiring dengan kedatangan helikopter itu, TNI AL juga akan membentuk skuadron baru di Pusat Penerbang Angkatan Laut (Puspenerbal), yaitu Skuadron 100 antikapal selam. "Kami akan kembali ke kejayaan TNI AL, termasuk kaderisasi calon-calon pengawaknya juga sudah kita siapkan," ujar dia. Kasal berjanji, pada 5 Oktober 2014 nanti, TNI AL akan menyajikan kekuatan tempur Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), baik dari unsur kapal perang, pesawat udara, korps marinir, maupun pangkalan.

Sumber: Koran Jakarta